Setjen DPR: Kolaborasi Pembangunan Fraud Control Plan Sesuai Kebutuhan Instansi

papua.jpnn.com, JAKARTA - Setjen DPR RI mendukung penuh Pembangunan Fraud Control Plan Berbasis SiCantiK (Sistem Pencegahan Antikorupsi) sebagai upaya memperbaiki tugas dan fungsi instansi menjadi lebih baik dalam memberikan layanan kepada Stakeholdernya.

Inspektur II Inspektorat Utama (Ittama) Setjen DPR Hj Furcony Putri Syakura mengatakan FCP Berbasis SiCantik juga sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam 'Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 26 Agustus Tahun 2020' lalu, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif efisien dan akuntabel serta bebas dari korupsi.

Cony sapaan karib Furcony Putri Syakura menyatakan hal tersebut saat Seminar Rancangan Proyek Perubahan' berjudul 'Kolaborasi Pembangunan FCP Berbasis SiCantiK' di Gedung Wisesa Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN) Pejompongan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023) lalu.

“Amanat Presiden menjadi tantangan bagi Peserta untuk memperbaiki peningkatan layanan kepada stakeholder melalui inovasinya melalui Strategi Kolaborasi Pembangunan Fraud Control Plan berbasis SiCantiK,” ujar Cony melalui keterangan tertulisnya pada Senin (25/9/2023).

Cony menjelaskan beberapa instansi seperti BPKP, Kementerian Keuangan telah menerapkan FCP yang disesuaikan dengan kebutuhan instansinya.

FCP merupakan strategi  pengendalian fraud yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen yang diformalkan oleh Pimpinan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan.

“Setjen DPR RI tentu saja akan membangun model FCP yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi, " ujar Cony yang juga peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 58 Tahun 2023 tersebut.

Berawal dari Kondisi saat ini, nilai Integritas Pegawai Setjen DPR RI (nilainya 77,43) masih di bawah indeks nilai rata-rata dari KPK yaitu 78,81.