Penjabat Papua Barat Canangkan Kebijakan untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
papua.jpnn.com, MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengintervensi program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan masalah gagal tumbuh anak atau stunting di seluruh wilayah provinsi setempat.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan satgas yang dibentuk akan dikerahkan di tujuh kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Fakfak, Teluk Wondama, dan Kaimana.
"Kita sudah bentuk satgas, tadi malam (Kamis, 1/6) kami sudah rapat," ujar Paulus seperti dilansir Antara pada Jumat (2/6).
Selain pembentukan satgas, kata dia, pemerintah provinsi mengalokasikan dana sebesar Rp18 miliar untuk pelaksanaan intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting di tujuh kabupaten tersebut.
Oleh karena itu, satgas di setiap kabupaten harus berkolaborasi dengan satgas tingkat provinsi supaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting berjalan maksimal sesuai ekspektasi.
"Kami harap tim yang sudah dibentuk di kabupaten bisa bekerja sama dengan satgas provinsi," kata dia.
Dia menjelaskan pemerintah provinsi menargetkan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting sebesar 70 persen dari 2.659 anak stunting di seluruh Papua Barat.
Pemerintah juga berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem di Papua Barat. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022, yaitu sebesar 8,35 persen.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mencanang kebijakan intervensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Manokwari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News