Wabup Manokwari Minta Pejabat Tuntaskan LHKPN 2023

papua.jpnn.com, MANOKWARI - Wakil Bupati Manokwari, Papua Barat Edi Budoyo meminta pejabat di lingkup pemerintah kabupaten tersebut segera menuntaskan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023.

"Yang belum lapor LHKPN segera selesaikan. Ini kewajiban kita," kata Edi Budoyo di Manokwari, Senin (6/2).

Dia menjelaskan bahwa sesuai data Inspektorat Kabupaten Manokwari, masih ada 30 dari 250 pejabat yang belum menginput LHKPN melalui website Komisi Pemberantasan Korupsi.

Padahal, Inspektorat sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada seluruh pejabat sejak 13 Januari 2023.

"Laporan itu bukan melemahkan tapi memberikan semangat bahwa kita harus taat pada aturan," ujar dia.

Selain LHKPN, kata Edi, Inspektorat juga melaporkan ada tiga organisasi perangkat daerah dan lima pemerintah distrik belum merampungkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tiga organisasi perangkat daerah atau OPD yang dimaksud adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian.

Kemudian Pemerintah Distrik Manokwari Utara, Manokwari Barat, Manokwari Timur, Tanah Rubuh, dan Masni.