Pejabat Pemkab Manokwari Dituntut Hadirkan Program yang Dibiayai APBN

papua.jpnn.com, MANOKWARI - Seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dituntut dapat menyusun usulan kegiatan dan menghadirkan program yang bersumber dari pendapatan belanja negara (APBN).

Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan pejabat daerah harus bisa melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat agar sumber pendanaan khususnya dana transfer dari pusat ke daerah bisa ditingkatkan.

"Kami berharap anggaran yang bersumber dari APBN seperti dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) maupun dana bagi hasil (DBH) bisa meningkat tahun depan," kata Hermus Indou di Manokwari, Senin (25/3).

Dia berharap pejabat atau pimpinan OPD juga diharapkan bisa mendapatkan program pembangunan yang bersumber APBN murni yang didanai langsung oleh kementerian atau lembaga, dana hibah daerah maupun CSR dari pusat

“Kalau bisa Pemkab Manokwari bisa mendapatkan jatah APBN untuk dilaksanakan tahun 2025. Tahun depan harus ada lagi program yang didatangkan dari pusat, kita targetkan satu tahun bisa dapat satu program dibiayai APBN," ujarnya.

Dia mengatakan kondisi Pemkab Manokwari saat ini adalah memiliki keterbatasan APBD. Bahkan pada tahun ini APBD Manokwari hanya sebesar Rp 1,4 triliun. Dengan kondisi fiskal daerah yang kecil harus dapat dukungan dana dari pemerintah pusat.

Menurutnya, sebagai ibukota provinsi Papua Barat, Pemkab Manokwari berusaha membangun pemerintahan yang kuat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Dia mengatakan produktivitas kinerja birokrasi pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat harus memiliki kapasitas fiskal yang cukup.