Cegah Konflik Agraria Berulang, Filep Dorong Pemerintah Tuntaskan Persoalan HGU dan Tanah Telantar

“Hasil KPK itu seharusnya segera ditindaklanjuti. Saya menerima aspirasi dari masyarakat terkait konflik HGU ini. Maka tentu saya meminta supaya Pemerintah segera tuntaskan persoalan HGU dan persoalan tanah terlantar agar tidak menciptakan konflik antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Filep.

Pada sisi lain, meskipun HGU berkaitan dengan investasi, namun investasi tidak boleh meniadakan perindungan dan pengayoman pada masyarakat.

“Investasi itu penting tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana warga negara diberikan jaminan dan perlindungan oleh Negara,” tegas Filep.

Sebagai solusi atas permasalahan ini, Senator Papua Barat itu meminta agar Pemerintah segera mengambil kebijakan taktis.

“Maksud saya adalah bahwa persoalan HGU ini perlu ada penertiban oleh Pemerintah, khususnya HGU yang terlantar. Selanjutnya perlu ada satgas atau lembaga yang khusus menyelesaikan sengketa pertanahan terkait HGU,” ucapnya.

Filep menilai pemerintah sangat sulit membela rakyat karena alasan legalitas HGU, tetapi jika ada penyelesaian melalui suatu badan atau lembaga yang menangani khusus persoalan pertanahan maka setidaknya persoalan pertanahan HGU bisa diselesaikan.

“Perlu aksi nyata pemerintah seperti itu, bukan dengan cara-cara yang akhirnya melawan rakyat sendiri,” ujar Filep.(fri/jpnn)