Ketua Dewan Adat Pertanyakan Perkembangan Kasus Lukas Enembe

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Tabi Daniel Toto meminta KPK membuka ke publik mengenai hasil pemeriksaan terhadap Lukas Enembe yang dilakukan tim dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mendampingi tim penyidik KPK di kediaman pribadi Gubernur Papua itu pada awal November lalu.

"Pesan saya, KPK jangan tebang pilih dalam kasus yang terjadi pada Gubernur Papua," kata Daniel pada Jumat (2/12) kemarin.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Jayapura ini mengatakan seorang tersangka kasus korupsi semestinya ditahan. Namun, dirinya bisa memahami langkah KPK yang mengedepankan asas kemanusiaan karena kondisi Gubernur Papua dalam keadaan sakit.

Menurut Daniel, KPK harus serius menangani persoalan ini. Tidak ada orang yang kebal hukum di Indonesia.

Dia mengingatkan semua punya hak dan kekdudukan yang sama di hadapan hukum.

"KPK akhir-akhir ini kelihatannya diam-diam. Masyarakat akan muncul pertanyaan, ada apa yang terjadi di KPK, apakah KPK kemasukan angin," ujar Daniel.

Daniel juga menyebutkan masih banyak kasus korupsi di Papua yang belum ditangani secara serius oleh penegak hukum.

Hal ini, menurut Daniel bisa menjadi preseden buruk dan justru akan membuka peluang bagi oknum-oknum pejabat leluasa menyelewengkan anggaran pembangunan.

"Kalau perkara yang ditangani KPK berhasil maka tidak ada lagi penyelewengan dana. Pejabat pasti takut untuk korupsi," tegasnya.