Boy Markus Minta Kemenkeu Prioritaskan Alokasi APBN 2023 untuk Provinsi Papua

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tetap memberikan prioritas  alokasi APBN 2023 untuk Provinsi induk Papua.

Boy beralasan provinsi induk di Jayapura masih menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di seluruh Papua.

Bukan hanya itu, saat ini anggota DPR Provinsi Papua dan MRP yang berasal dari Dapil Provinsi pemekaran baru masih menjadi tanggung jawab APBD Provinsi Papua.

“Kami mendorong Ibu Menteri Keuangan, di tengah upaya memberikan alokasi APBN untuk 4 DOB baru, untuk tetap memberi prioritas pada Provinsi Induk Papua. Faktanya saat ini pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan itu masih terpusat di Provinsi Papua, maka tentu saja butuh intervensi yang cukup dari sisi anggaran,” ungkap Boy Markus, Kamis (24/11).

Selain itu, khusus untuk DPR Papua dan MRP, kata Boy, juga tetap mengakomodasi semua anggota termasuk yang berasal dari Dapil Otonomi Baru.

“Artinya tanggung jawab APBD untuk DPR Provinsi dan MRP masih tetap sama karena komposisinya tidak berubah. Saat ini ada 69 anggota DPR Provinsi dan 51 anggota MRP. Ini yang harus jadi perhatian Ibu Menteri,” ucap Boy.

Oleh karena itu, Boy meminta pemerintah pusat agar alokasi anggaran untuk 3 provinsi Baru di Papua yang bersumber dari APBN tidak mengurangi alokasi yang sudah diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua selama ini.

“Oleh karena itu, tadi faktanya banyak pelayanan dasar masyarakat masih terpusat di Provinsi induk. Ini yang perlu dicermati baik oleh pemerintah pusat," ujar Boy Markus.