Anggota Komisi II DPR Ingatkan Soal Persiapan Pemilu 2024 di 3 DOB Papua

"Jadi, jangan sampai timbul permasalahan dan membuka ruang kepada partai politik untuk melakukan gugatan terhadap kebijakan yang akan diambil harus dilakukan kajian yang mendalam atas persoalan tersebut," ucapnya.

Untuk itu, dia berharap agar dalam menentukan kebijakan kepesertaan Pemilu 2024 untuk DOB Papua dan IKN harus secara hati-hati dibahas sebelum diputuskan.

Dia menilai potensi gugatan dari masyarakat terutama partai politik harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang akan ditetapkan nantinya.

"Tidak kalah pentingnya juga bahwa KPU RI bersama Bawaslu RI dituntut dan diwajibkan untuk memenuhi komisioner KPUD dan Badan Pengawas Pemilu Daerah di Daerah Otonomi Baru tersebut sebagai penyelenggara pemilu di daerah tersebut," kata anggota Baleg DPR RI itu.(antara/jpnn)