Komisi II DPR Merespons Bentrokan Dua Kubu Saat PSU Pilkada 2024 di Puncak Jaya

papua.jpnn.com, PUNCAK JAYA - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda merespons bentrokan dua kibu saat penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Menurut Rifqinizamy, insiden tersebut harus dibawa ke ranah hukum pidana.

“Bentrokan yang terjadi adalah konflik politis yang menyebabkan warga menjadi korban," kata Rifqi saat dihubungi di Jakarta, Senin (7/4).

Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur meminta aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, bisa memastikan situasi aman.

Rifqi menegaskan pelaksanaan PSU di beberapa tempat itu bukan hanya kewajiban penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah, melainkan juga merupakan kewajiban dari berbagai pemangku kepentingan.

Dengan adanya kasus itu, dia memandang perlu evaluasi mendasar terkait dengan pelaksanaan kampanye dan pilkada di beberapa beberapa daerah, termasuk di Papua yang kerap kali mendatangkan konflik hingga meregang nyawa.

"Hal ini saya kira akan menjadi bagian penting dalam rangka pembahasan revisi undang-undang paket politik, termasuk di dalamnya terkait dengan Undang-Undang Pilkada di Komisi II DPR RI," katanya.

Legislator itu menyebutkan ada dua ide terkait dengan perubahan sistem pilkada, yakni pilkada yang dipilih oleh DPRD setempat atau pilkada yang dilaksanakan secara asimetris.