Senator Filep Ingatkan DPR Jangan Ciptakan Masalah Hukum Bagi Kepala Desa
“Kalau DPR buat hal begini, sama saja dengan merusak maruah legislatif. DPR lupa ada mekanisme checks and balances dari DPD RI dalam fungsi pengawasan,” kata senator Filep berjuluk Pace Jas Merah ini.
Filep lantas mengingatkan pada tahun 2021 yang lalu, DPD RI dalam suatu Sidang Paripurna, mengesahkan RUU Perubahan Kedua tentang Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
DPD menemukan berbagai permasalahan dan kendala terkait UU Desa di antaranya terkait kewenangan desa, penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penyusunan perangkat desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa, peraturan desa, majelis perdamaian desa, dan keuangan desa.
“Lalu, sekarang DPR RI langsung setuju perpanjangan masa jabatan kades tanpa pandangan DPD. Menurut saya, ini merupakan tindakan otoritarian legislatif. Ini sama sekali tidak sehat untuk demokrasi dan ini melanggar konstitusi. Jangan karena nafsu kuasa legislatif ditambah nafsu politik, lalu bisa dengan mudah menerobos regulasi,” pungkas Senator Filep.(fri/jpnn)
Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma mengingatkan DPR RI tidak menciptakan masalah hukum bagi kepala desa.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
