Pemerintah Perlu Segera Mengaudit SKK Migas dan BP Tangguh di Bintuni Papua Barat

Lebih lanjut, Filep menyinggung perihal permohonan perpanjangan kontrak yang disetujui oleh pemerintah.

Menurut dia, apabila mengacu pada Peraturan Menteri ESDM nomor 23 tahun 2021 tentang pengelolaan Wilayah Kerja migas, cukup sulit bagi BP untuk mendapatkan perpanjangan kontrak.

“Karena dalam aturan itu ditetapkan bahwa permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama (KKS/PSC) disampaikan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum KKS berakhir. Kontraknya BP kan berakhir tahun 2035, tetapi tahun 2022 sudah diperpanjang, artinya belum mencapai 10 tahun paling cepatnya,” katanya.

Filep menduga pemerintah mempunyai alasan tersendiri.

“Poin yang saya tekankan ialah dengan adanya perpanjangan seperti itu, seharusnya ada audit secara menyeluruh terkait hal-hal yang saya sampaikan tadi, supaya kita bisa lihat secara jelas makna kehadiran BP Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, terutama untuk masyarakat Papua di sana,”  kata Filep.

Senator Papua Barat yang mendapat Piagam Apresiasi dari Taipei Economic & Trade Office (TETO) ini menegaskan berulang kali bahwa kehadiran BP Tangguh sudah seharusnya juga memberikan dampak signifikan bagi pembangunan di Bintuni.

“Mari kita periksa di BPS, berapa jumlah rumah sakit di Bintuni? Berapa fasilitas kesehatannya? Tidak ada penambahan signifikan dari 2017-2019. Ini kan harus dievaluasi. Seandainya BP Tangguh ikut berkontribusi di bidang kesehatan, saya yakin Bintuni jadi luar biasa,” katanya.

“Saya mencintai OAP di Bintuni, mereka semua bagian dari perjuangan saya sebagai Senator. Lalu, coba cek juga pelabuhan Distrik Sumuri. Kalau saja BP Tangguh ikut ambil bagian, saya yakin pasti beres. Itulah sebabnya saya ingin supaya mereka mendapatkan perhatian khusus dari BP Tangguh,” kata Filep.