Sidang Prapradilan Kasus Plt Bupati Mimika, Saksi Ahli: Perhitungan Kerugian Negara Harus Berdasarkan Audit BPK

Ternyata dalam kasus ini belum ada audit BPK, sehingga penetapan tersangka walaupun dia memenuhi tiga alat bukti itu belum bisa menetapkan sebagai tersangka sebab belum ada audit BPK terkait kerugian negara.

Sebab, hal itu merupakan unsur dalam tindak pidana korupsi.

"Tindakan pidana korupsi itu harus ada unsur kerugian negara. Karena  belum ada, maka tak cukup bukti untuk menetapkan beliau sebagai tersangka,” tegas Yasin.

Kemudian ahli keuangan negara Dadang Suwanda menjelaskan bahwa yang berhak menentukan kerugian negara adalah BPK.

“Jadi, lembaga lain boleh melakukan penghitungan kerugian negara, tetapi nanti hasil penghitungan itu diserahkan kepada BPK. Kemudian BPK akan memakai atau tak memakai tergantung mereka akan melihat apakah metode yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain sudah sesuai dengan standar BPK," terangnya.

Menurut Dadang Suwanda, jaksa jika hendak mengumpulkan data kasus korupsi harus berdasarkan pemeriksaan BPK.

Hal itu menurutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Sementara Mompang Lycurgus Panggabean mengatakan hasil pemeriksaan BPK bisa menunggu waktu lama dan panjang sehingga mereka tergesa-gesa main tunjuk akuntan publik.

"Kalau perhitungan benar, tak masalah, tetapi kalau perhitungan salah dan keliru, maka bisa dibawa ke ranah hukum itu bisa dikategorikan melakukan tindak pidana pemalsuan surat," tegasnya.