Begini Harapan Anggota MRP Tentang Pemilu 2024 di 3 DOB Papua

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Anggota Majelis Rakyat Papua Toni Wanggai mengharapkan pelaksanaan Pemilu 2024 di tiga daerah otonomi baru (DOB) tetap berinduk kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua.

"Saran kami masih tetap ke KPU yang lama, karena sudah memasuki tahapan pemilu,” kata Toni seperti dilansir Antara pada Selasa (26/7) malam.

Dia mengatakan pembentukan lembaga penyelenggara pemilu KPU baru, khususnya di tiga DOB Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan memerlukan waktu dan proses yang lama.

Sementara itu, menurut dia, tahapan pemilu sudah berjalan dan tidak bisa diganggu.

Dia mengatakan pertimbangan lainnya adalah terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Persiapan Pilkada 2024 mengenai aturan pemilih wajib memiliki Kartu Tanpa Penduduk Elektronik (e-KTP).

Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Papua, kata Toni, jumlah masyarakat dari 29 kabupaten/kota dari empat provinsi di Papua hanya sekitar 10 persen yang memiliki e-KTP.

Kepemilikan e-KTP terendah, lanjut dia, terdapat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Rendahnya kepemilikan e-KTP disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor geografis yang sulit dijangkau, penyebaran masyarakat yang terlalu luas, dan rendahnya penguasaan teknologi di desa.