Pendidikan di Era Otonomi Khusus Papua, Ada Apa?

Sadarkah kita bahwa masih ada saudara-saudara kita yang rata-rata hanya lulus kelas 1 di Nduga , kelas 2 di Kabupaten Puncak, 3 dan kelas 4 SD di kabupaten lain setelah 76 tahun Indonesia merdeka?

Berapa triliun rupiah dana yang telah mengalir tetapi bertahun-tahun nir perkembangan dan tanpa solusi yang memadai dari kita bersama?

Data yang berhasil diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan yang bersumber dari penerimaan DAK (dana alokasi khusus) terus meningkat dari tahun 2002 sebesar Rp 414,69 miliar menjadi Rp 2,39 triliun di tahun 2020 atau naik sebesar Rp 1,98 triliun.

Dengan demikian, sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Provinsi Papua telah membelanjakan Rp 22,71 triliun untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Papua.

Namun, kita semua juga tahu, konsekuensi rendahnya RLS di Papua, menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Tentu setali tiga uang, kemiskinan juga akan mengikutinya.

Oleh karena itu, kebohongan-kebohongan yang kita pertontonkan tentang kesejahteraan Papua agaknya harus segera kita akhiri.

Lebih baik menunjukkan realitas yang menyakitkan, daripada menampilkan keelokan namun imaginasi.

Saatnya melihatnya persoalan lebih dekat. Misalnya, permasalahan pendidikan di Papua yang juga dikarenakan distribusi tenaga pendidik yang tidak merata antar sekolah dalam satu wilayah dan antar wilayah.