Mahfud MD Merespons Positif Masukan MRP Soal Masa Depan Orang Asli Papua

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Menko Polhukam Mahfud MD merespons positif masukan-masukan dalam keputusan yang disampaikan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Salah satu poin di dalamnya adalah tentang masa depan Orang Asli Papua, sekaligus menegaskan bahwa konstitusi NKRI memberikan perlindungan dan pengaturan yang lebih berpihak kepada masyarakat adat serta hukum adat.

“Menyangkut adat, konstitusi kita memang memberi perlindungan dan pengaturan yang lebih berpihak pada masyarakat adat, bahkan hukum adat,” ujar Mahfud MD saat menerima Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib di Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Dalam pertemuan itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) didampingi Amnesty International Indonesia menyampaikan masukan-masukan dari hasil keputusan kultural MRP selama tahun 2021-2022 kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

“Keputusan-keputusan ini penting untuk memberikan perlindungan dan afirmasi terhadap Orang Asli Papua,” kata Ketua MRP Timotius Murib.

Pada kesempatan itu, Mahfud MD mencatat berbagai masukan dari MRP yang dinilai penting. Bahkan, eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro agar menindaklanjuti beberapa poin penting itu.

Kemudian mengenai masukan tentang daerah otonomi baru (DOB) di Papua, Mahfud menyampaikan kebijakan publik di dalam DOB itu telah bersifat implementatif, bukan alternatif.

Dengan demikian, menurut Mahfud, pihak-pihak di dalamnya, baik pemerintah maupun masyarakat Papua, masih bisa saling memberi dan menerima masukan, terutama menyangkut adat.