Pemkab Sorong Perkuat Advokasi untuk Mencegah KDRT

papua.jpnn.com, SORONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, Provinsi Papua Barat Daya memperkuat advokasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan guna mengurangi atau mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah itu.

Pelaksana Harian Sekda Kabupaten Sorong Kepas Kalasuat yang didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sorong Ferry Fatem membuka kegiatan advokasi tersebut di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Kamis (30/11), yang diikuti masyarakat di wilayah itu.

Kalasuat menjelaskan kegiatan advokasi ini merupakan salah satu langka strategis dari pemerintah untuk membangun cara pandang masyarakat untuk memahami dan mengerti secara baik tentang dampak KDRT.

Sebab, menurut dia, KDRT merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri dan anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan rumah tangga.

"Saya memberikan apresiasi kepada dinas terkait yang telah menyelenggarakan advokasi ini untuk membangun cara pandang masyarakat supaya menghindari yang namanya KDRT," ujarnya.

Pemerintah daerah setempat, kata dia, menerapkan kebijakan yang direalisasikan melalui program prioritas dalam rangka membangun budaya antikekerasan dalam rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang harmonis, rukun dan damai.

"Jadi, upaya ini selalu mengarah kepada bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis," kata Kalasuat.

Sementara itu, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sorong Ferry Fatem mengatan advokasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan merupakan salah satu program strategi pemerintah guna membangun pola pikir yang baik dan benar soal kesetaraan.