Senator Filep Dorong Pemda Realisasikan Anggaran untuk Kesejahteraan Guru

“Demi kesejahteraan para guru di Tanah Papua, maka Filep sebagai Ketua Tim Otsus DPD RI berjuang menghadirkan pemenuhan hak-hak guru di Papua dalam rangka Otsus.

Menurut Filep, UU Otsus Perubahan yang diperjuangkannya itu memerintahkan pemberian alokasi anggaran yang cukup besar untuk belanja pendidikan. Kemudian ditambah dari DBH Migas juga 35 persen untuk pendidikan.

“Alokasi ini sudah cukup besar bagi penyelenggaraan pendidikan, termasuk menambah jumlah guru dan meningkatkan kualitas serta kesejahteraan guru di tanah Papua,” kata Filep.

Sebagaimana diketahui, Pasal 34 ayat (3) huruf e angka (2) huruf a menyebutkan bahwa penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional ditujukan untuk paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan

Kemudian, Pasal 36 UU Otsus Perubahan menegaskan juga bahwa penerimaan terkait dana perimbangan dari bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) minyak bumi dan gas alam (sebesar 70%) (disebut dengan Dana Bagi Hasil/DBH) dialokasikan sebesar 35% untuk belanja pendidikan.

Sebagai contoh, Senator Filep merincikan alokasi DAU dan DBH Migas untuk sektor pendidikan. Dia menerangkan, untuk Provinsi Papua Barat, DAU yang telah ditentukan penggunaannya untuk pendidikan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 48.491.341 miliar.

DAU per kabupaten untuk pendidikan juga ada, yakni Kabupaten Fakfak sebesar Rp 53.171.344 miliar, Manokwari Rp 55.155.989 miliar, Teluk Bintuni Rp 43.780.836 miliar, Teluk Wondama Rp 48.167.399, Kaimana Rp 86.702.777 miliar, Manokwari Selatan Rp 31.630.001 miliar, dan Pegunungan Arfak Rp 37.261.747 miliar.

Sementara itu DBH Migas untuk Provinsi Papua Barat pada 2023 sebesar Rp2.609.393.660 triliun. Dengan alokasi 35% dari DBH Migas, maka dana yang didapat sekitar Rp913.287.781 miliar. Menurutnya, dana ini di tingkat provinsi dan belum termasuk dihitung per kabupaten.