Kemendagri ingatkan Provinsi Papua Barat Daya Berkolaborasi Turunkan Stunting

Dia mengakui bahwa aspek kultural, aspek geografis antara satu daerah dengan daerah lainnya di tanah Papua menjadi satu tantangan pada level penanganan stunting Papua secara umum.

"Satu cara yang tepat adalah memperkuat kolaborasi untuk bergerak bersama dalam menangani masalah ini," kata dia.

Berkaitan dengan penanganan stunting, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD senilai Rp20 miliar untuk mengatasi kasus kekerdilan di wilayah itu.

Kepala Dinas Kesehatan PBD Netty Howai menjelaskan anggaran itu merupakan satu upaya konkret pemerintah provinsi untuk melaksanakan program strategis dalam rangka menurunkan angka stunting di provinsi termuda ini.

"Karena salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah menurunkan angka stunting, maka dianggarkan dengan nilai sekian supaya program penurunan stunting itu bisa berjalan lebih optimal," kata Kepala Dinas Kesehatan Netty.

Salah satu realisasi program prioritas penurunan stunting, sebut dia, dinas kesehatan telah membagikan makanan tambahan kepada bayi, balita dan ibu hamil di lima kabupaten dan satu kota.

"Ini sudah didistribusikan ke lima kabupaten dan satu kota, nanti makanan tambahan itu diperoleh ketika ikut posyandu," beber Kepala Dinas Kesehatan Netty.

Upaya konkret lain adalah, pada November 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan melaunching dapur gizi di setiap kabupaten dan kota.