Pj Gubernur PBD Serahkan Dana Hibah dari Otsus untuk PT, Senator Filep Merespons

“Tentu kami melihat dan mencermati perbandingan realisasi kebijakan di bidang pendidikan di masing-masing daerah yang merefleksikan pemahaman Otsus dari para pejabatnya,” ujar Filep.

Menurut Filep, penjabat Gubernur Papua Barat Daya lebih memahami tentang implementasi Otsus untuk bidang pendidikan berikut alokasi anggarannya.

“Hal yang berbeda dan jauh sekali terjadi di Papua Barat selaku provinsi induk, alokasi anggaran Provinsi Papua Barat dalam APBD begitu besar, tetapi sampai saat ini kami tidak melihat adanya kebijakan afirmasi dalam rangka Otsus di bidang pendidikan dan khususnya bantuan bagi perguruan tinggi,” kata Filep.

Padahal, menurut Filep, perguruan tinggi di Papua Barat jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan di provinsi Papua Barat Daya.
Sejatinya, makin kecil ruang lingkup wilayah maka semakin sedikit cakupan tanggung jawabnya.

“Jadi, seharusnya bisa diakomodasi dengan adanya alokasi anggaran yang sangat besar. Pemerintah Provinsi Papua Barat harusnya lebih mudah untuk menetapkan kebijakan ini,” katanya.

Filep lantas mengingatkan besarnya alokasi dana untuk sektor pendidikan yakni 30% dari dana Otsus dan 35 persen dari DBH migas.

Dia pun menyesalkan realisasi kebijakan di Papua Barat tidak transparan dan belum menyentuh persoalan ini, bahkan di akhir masa jabatan penjabat Gubernur Papua.

Filep berharap pemerintah dan DPR Provinsi Papua Barat dan juga fraksi Otsus seharusnya memahami tentang implementasi Otonomi Khusus dalam sektor pendidikan karena pendidikan adalah investasi masa depan.