Pj Gubernur PBD Serahkan Dana Hibah dari Otsus untuk PT, Senator Filep Merespons

“Bagaimana bisa mendayagunakan SDA yang berlimpah untuk kemakmuran masyarakat, tetapi peningkatan SDM-nya tidak didukung? Bagaimana bicara SDM kalau pemimpin di daerah tidak merancang kebijakan afirmasi, bantuan-bantuan pendidikan bagi perguruan tinggi atau pendidikan itu sendiri,” tegas Filep.

“Jadi, kritik terhadap Otsus seharusnya juga ditujukan kepada pelaksana kebijakan yakni pejabat yang mengelola anggaran Otsus yang menentukan apakah implementasi kebijakan ini tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Papua atau tidak,” ujar Filep.

“Apabila cara-cara pengelolaan keuangan daerah yang mengesampingkan alokasi Dana Otsus sektor pendidikan ini masih berjalan, maka jelas hal ini kontraproduktif dengan upaya peningkatan SDM Papua sekaligus mengakibatkan penilaian negatif terhadap implementasi Otsus hingga publik menilai bahwa Otsus itu mengalami kegagalan,” kata Filep lagi.

Selaku Senator Papua Barat, Filep berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus mempertanggungjawabkan dana Otsus untuk pendidikan dalam bentuk program dan bantuan kepada masyarakat dan perguruan tinggi.

“Saya mohon juga kepada penegak hukum baik Kejaksaan, Kapolda Papua Barat dan juga KPK untuk turut mengawasi realisasi Dana Otonomi Khusus yang hari ini patut diduga tidak dilaksanakan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Barat,” ujar Filep.

Dana Otsus untuk pendidikan 30 persen ditambah DBH Migas 35 persen sehingga totalnya 65 persen, tetapi faktanya tidak ada transparansi untuk Perguruan Tinggi.

“Ini perlu ditelusuri dan diselidiki oleh pihak penegak hukum,” pungkas Senator Filep.(fri/jpnn)