Soroti Fungsi Pengayom Polri Dalam Penanganan Konflik Agraria, Senator Filep Pakai Kata Luntur

Sabtu, 07 Oktober 2023 – 08:05 WIB
Soroti Fungsi Pengayom Polri Dalam Penanganan Konflik Agraria, Senator Filep Pakai Kata Luntur - JPNN.com Papua
Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum menjadi narasumber pada dialog publik Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) bertema ‘Eksistensi Polri dalam Penanganan Konflik Agraria” pada Jumat (6/10/2023). Foto: Humas DPD RI

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi Kepolisian yakni menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian pada Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kekuatan Polisi yang seringkali didasarkan pada paradigma keamanan klasik dengan fokus pada akumulasi kekuatan, penggunaan senjata, dan pendekatan kekerasan harus ditinggalkan, dan kita seharusnya menuju pendekatan keamanan yang lebih humanis dan emansipatif,” tegas senator Papua Barat itu.

Filep juga menyertakan sejumlah contoh kasus yang terjadi di tengah masyarakat seperti yang terjadi pada konflik petani Kalasey. Mengutip laporan KontraS, penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam sengketa sumber daya alam tercermin dalam kasus konflik petani Kalasey pada 7 November 2022 lalu itu.

“Dalam peristiwa tersebut, Kepolisian dalam hal ini Polres Manado menggusur lahan dan menghancurkan posko perjuangan petani. Tidak sampai di situ, sebanyak 48 orang ditangkap secara sewenang-wenang dan delapan orang petani mengalami penganiayaan mulai dari pemukulan dengan tangan kosong, pentungan, dan tameng. Perlakuan lainnya yang diterima petani pun dipiting, dicakar, ditendang, diinjak, serta dicaci dengan kata-kata kasar,” ujarnya.

Contoh kasus lainnya yakni kasus dalam aksi damai masyarakat Manggarai Barat. Dia menyebutkan pada 1 Agustus 2022 lalu, aksi damai masyarakat yang menentang monopoli bisnis pengelolaan wisata Pulau Komodo dibubarkan secara paksa.

“Sebanyak 42 orang ditangkap dan puluhan orang mengalami penganiayaan selama aksi. Selain itu, terdapat 1 orang yang ditangkap akibat membuat postingan aksi di sosial media dan 2 orang mengalami penganiayaan ketika mengunjungi kawan mereka yang ditahan di Polres Manggarai Barat.

Kasus lainnya yang terbaru saat ini tentang penangkapan sejumlah petani di Jambi yang dituduh melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan di lahan sawit Koperasi di Muaro Jambi yang merupakan plasma dari PT Riky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK).

Filep menyoroti deretan fakta yang menunjukkan lunturnya fungsi dan tugas pokok Kepolisian sebagai pengayom masyarakat dalam penanganan konflik agraria.
Facebook JPNN.com Papua Twitter JPNN.com Papua Pinterest JPNN.com Papua Linkedin JPNN.com Papua Flipboard JPNN.com Papua Line JPNN.com Papua JPNN.com Papua

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News