Senator Filep Sampaikan Hasil Advokasi Atas Temuan Masalah BP Tangguh Bintuni ke Sejumlah Tokoh

“Sederhananya, apakah masyarakat adat di Bintuni telah sejahtera lahirbatin dengan kehadiran BP Tangguh? Atau jika dibalik, apakah klaim BP Tangguh di berbagai media terkait keberhasilannya, benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan? Untuk semua pertanyaan tersebut-lah, maka advokasi ini dilakukan. Jadi atas dasar Konstitusi, advokasi ini bertujuan meminta pertanggungjawaban BP Tangguh dan Pemerintah, atas diabaikannya hak-hak masyarakat adat di wilayah terdampak BP Tangguh,” tutur Filep.

Dalam laporan hasil advokasinya, Pimpinan Komite I DPD RI ini menjabarkan secara terperinci temuan-temuan fakta di lapangan hingga kesaksian-kesaksian masyarakat setempat termasuk mantan karyawan BP Tangguh Bintuni.

Dalam paparannya, Filep menampilkan perbandingan antara klaim kontribusi yang dipublikasikan BP Tangguh dengan temuan fakta dan data di lapangan.

Paparan hasil temuan advokasi ini terbagi dalam 5 poin yakni tentang (1) Klaim Transparansi Tanggung Jawab Sosial (TJD/CSR) BP Tangguh, (2) Klaim Peran BP Tangguh dalam Bidang Kesehatan, (3) Klaim Peran BP Tangguh dalam Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kewirausahaan, (4) Klaim Peran BP Tangguh dalam Bidang Tenaga Kerja, dan (5) Klaim BP Tangguh dalam Bidang Pendidikan.

Terhadap klaim CSR BP Tangguh, salah satu diantaranya Filep menitikberatkan pada sumber dana CSR BP Tangguh yang selama ini disebutkan dengan kalimat “BP dengan dukungan SKK Migas, atau BP dengan Dukungan Pemerintah”.

“Frasa ini menutupi informasi tentang sumber dana CSR yang berasal dari cost recovery, yang mengurangi penerimaan negara dan Dana Bagi Hasil Migas Daerah. Ketidaktransparanan BP mengenai sumber dana CSR BP ini telah membohongi publik seolah-olah dana CSR BP bersumber dari keuntungan BP, padahal dana CSR harusnya dikeluarkan tersendiri dari total keuntungan BP Tangguh bukan menggunakan cost recovery,” katanya.

Di bidang kesehatan, Filep menyoroti ketimpangan antara klaim dan fakta di lapangan. Masalah air bersih, keterbatasan fasilitas kesehatan hingga akses transportasi untuk berobat yang nyatanya masih menjadi kendala masyarakat.

Dia mencontohkan kesaksian mantan Security BP Tangguh dari Suku Asli Sebyar, yang menyatakan masyarakat hanya berharap dari air hujan karena tidak ada program air bersih yang dijalankan oleh BP Tangguh.