Senator Filep Sampaikan Hasil Advokasi Atas Temuan Masalah BP Tangguh Bintuni ke Sejumlah Tokoh

“Sama dengan kesaksian, mantan karyawan BP Tangguh Suku Asli Sebyar, yang mengatakan, memang ada renovasi rumah dan pemberian tangki air, namun itu untuk tadah hujan dan tidak ada program air bersih, padahal di BP Tangguh sendiri ada air bersih yang melimpah. Masyarakat terpaksa minum air hujan dan air kali yang tidak higienis,” paparnya.

Pada bidang pengembangan masyarakat dan kewirausahaan, Filep mengkritisi klaim dampak operasional Proyek Tangguh LNG yang menyebut besarnya nilai kontrak yang mencapai Rp 4 Triliun dengan 30 perusahaan asal Papua yang terlibat dalam rantai pasok Proyek Tangguh periode 2006-2019.

Selanjutnya, senator Papua Barat ini juga menyoroti klaim BP perihal jumlah tenaga kerja asli Papua yang jumlah terbesar pekerja OAP masih berada di wilayah unskilled labour atau tenaga kerja tidak terlatih. Sementara belum banyak tenaga kerja OAP yang berada pada level manajerial maupun supervisor.

Filep lantas membandingkan data BPS dengan klaim BP Tangguh tentang Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2020 yang disebut naik 3 kali lipat dibandingkan pada tahun 2009. Namun cross-check data itu justru tak menemukan kesesuaian.

Kemudian, dirinya mengungkap temuan-temuan masih banyaknya sekolah yang tak layak hingga belum adanya TK Negeri maupun SMA Negeri di beberapa daerah setempat.

Oleh sebab itu, melalui Laporan Advokasi ini, Filep Wamafma kembali menegaskan untuk meminta kepada Pemerintah agar mengaudit seluruh dampak keberadaan BP Tangguh, dan mengambil langkah-langkah konkret lain yang diperlukan, guna mengembalikan dan merestorasi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat terdampak yang dilanggar.

“Laporan advokasi ini merupakan bentuk pembelaan yang dilindungi oleh Konstitusi, dan merupakan bentuk penghormatan kami kepada negara republik Indonesia,” pungkas Filep.(fri/jpnn)