Penjelasan Kepala Bappeda Provinsi Papua Soal Dana Pembangunan RSUD Biak Numfor

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat menyebutkan pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kabupaten Biak Numfor menggunakan dana otonomi khusus (otsus).

Kepala Bappeda Provinsi Papua Yohanes Walilo mengatakan pembangunan RSUD di Kabupaten Biak bukan program kegiatan yang direncanakan atau dibangun dengan dana provinsi.

“Pembangunan RSUD di Biak Numfor tersebut merupakan program murni dari kabupaten setempat sehingga kepala daerahnya yang harus bertanggung jawab menyelesaikannya,” kata Yohanes Walilo seperti dilansir Antara, Selasa (6/12).

Menurut Yohanes, sejak pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Wakil Gubernur almarhum Klemen Tinal presentase dana otsus yang sudah dibagi, yakni 80 persen kabupaten/kota dan 20 persen provinsi.

“Oleh karena itu, bupati bisa menggunakan dana otsus yang selama ini diterima untuk dialokasikan pada bidang kesehatan sehingga tidak mengharapkan dari provinsi atau pusat,” ujar Yohanes.

Dia menjelaskan berdasarkan sumber dana otsus untuk Kabupaten Biak Numfor cukup tinggi di mana dengan tahun anggaran mulai dari 2019 hingga 2023 totalnya Rp 372 miliar kemudian khusus Tahun Anggaran (TA) 2022 yakni Rp 125 miliar dan TA 2023 sebesar Rp 150 miliar.

“Jika dilihat seharusnya dana tersebut cukup untuk penyelesaian pembangunan RSUD di kabupaten tersebut, namun ketika Pemprov Papua memberikan dana itu sesuai dengan kondisi keuangan yang ada,” katanya.

Dia menambahkan apalagi setelah ada perubahan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 maka mekanisme transfer dana otsus dan sumber dana lainnya mengalami perubahan yaitu pembagian maupun transfer dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan.