Anggota DPRD Keerom Komentari Soal Biaya Pemeriksaan Kesehatan Lukas Enembe

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom Bonefasius A Muenda mengomentari biaya pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi Papua itu disampaikan kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening. 

Diketahui, pada 12 dan 30 Oktober 2022, Lukas Enembe diperiksa di kediamannya di Koya Tengah, Kota Jayapura oleh tim dokter spesialis dari RS Mount Elisabeth Singapura.

Bonefasius A Muenda mengatakan sumber pembiayaan kesehatan Lukas Enembe dari APBD sah-sah saja, sepanjang sudah dianggarkan secara jelas dalam APBD. Jika tidak, hal itu justru akan memicu munculnya persoalan baru.

“Jika benar bersumber dari APBD, kecuali itu sudah dianggarkan untuk pejabat, pejabat negara, pejabat daerah. Ada anggaran perjalanan dinas, termasuk di dalamnya apabila ada kesehatan terganggu. Yang penting ada di dalam dukungan anggaran. Kalau tidak ada dalam dukungan anggaran, itu masalah,” ujar Bonefasius di Arso dalam keterangan pers pada Rabu (2/11).

Menurut Ketua Komisi C DPRD Keerom ini, biaya pemeliharaan kesehatan bagi pejabat negara termasuk kepala daerah, biasanya dianggarkan dalam biaya rumah tangga atau biaya operasional kepala daerah.

Dia mengatakan dalam biaya operasional kepala daerah ada biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri.

“Kalau saya lebih setuju diambil dari Bansos. Emergensinya bisa dipakai untuk biaya pengobatan kepala daerah. Kalau mereka bilang ambil dari APBD, APBD yang mana dulu, itemnya apa?” kata Bonefasius.