Bahtiar Sebut Waktu Pelantikan Penjabat Gubernur di 3 Provinsi Baru Papua

Dia menilai resistensi itu disebabkan karena adanya kekhawatiran masyarakat Papua yang takut dimarginalisasi dan teralienasi di tanah sendiri.

“Ini sebagai salah satu tantangan yang memang harus direspons. Jadi, kita tidak boleh pura-pura, seolah-olah tidak ada apa-apa. Ini jelas ada letupan-letupan, resistensi itu tadi yang ini harus diberikan opsi solusinya,” ujar Siti Zuhro.

Dia menambahkan pemerintah pusat memberikan otoritas pada wilayah (termasuk DOB Papua) karena alasan-alasan tertentu, seperti alasan politis, alasan administratif, alasan ekonomi, hingga pertahanan keamanan.

Menurut Siti Zuhro, saat pemerintah di tingkat nasional menginstruksikan pemekaran dengan alasan yang spesifik, akan dianggap masyarakat ‘maton’ atau masuk akal. Termasuk memberi jaminan pada rakyat Papua agar mereka tidak tercerabut dari nilai-nilai lokalnya.

“Jaminan eksistensi dan keberlanjutan masyarakat, warga masyarakat lokal itu dan nilai-nilai lokalnya itu sebagai komunitas sosial di dalam NKRI harus tampak jelas dan dirasakan oleh mereka. Jadi wanti-wanti kita di situ sebetulnya,” kata dia.

Sementara itu Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Setwapres RI Sekretaris Eksekutif BP3 Otsus Velix Vernando Wanggai menjelaskan pentingnya desain besar penataan daerah menuju visi 2045 dalam rangka memaknai fenomena atau wacana publik untuk provinsi baru.

Pasalnya, saat ini pemerintah mulai merumuskan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk tahun 2025 hingga 2045.

Velix menjelaskan kebijakan pemekaran Papua yang menimbulkan pro dan kontra bukan hal yang baru.
Kebijakan penataan daerah/pemekaran telah dikaji secara akademik sejak tahun 1981 oleh Gubernur Busiri Suryowinoto.