Emisi Karbon dari Fosil Meningkat, Aktivis Lingkungan Protes, Senator Filep Merespons

Anggota Komite I DPD RI itu kerap turun bertemu langsung dengan masyarakat sekitar wilayah operasional BP Tangguh dan mendapati beragam persoalan lantaran masyarakat disana selama ini hidup dalam serba keterbatasan.

“Masalah dampak sosial dan lingkungan soal keberadaan perusahaan migas, BP Tangguh di Bintuni ini memang harus mendapat perhatian serius. Faktanya, kondisi masyarakat ring I LNG Tangguh masih memprihatinkan. Masyarakat direlokasi namun tidak benar-benar diperhatikan sebagaimana AMDAL BP Tangguh. Ini sangat miris, mengingat perusahaan ini sudah sangat lama beroperasi di Bintuni, tapi masalah sosial dan lingkungannya belum tuntas juga,” ujar Filep, Jumat (25/8/2023).

Belum lagi, kata Filep, Walhi Papua mempersoalkan ekspansi gas fosil di Teluk Bintuni yang akan menghambat transisi energi bersih.

“Ini akan menimbulkan ancaman emisi gas rumah kaca yang berkepanjangan karena infrastruktur gas dapat bertahan hingga 30 tahun. Transisi energi bersih ini kan agenda pemerintah seperti di Pegunungan Arfak, baru diresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Anggi, dibangun oleh ESDM. PLTMH ini kan tujuannya agar Pegaf menjadi kabupaten ‘green’ atau terbebas dari penggunaan energi fosil maupun bahan bakar minyak. Jelas ini isu lingkungan,” katanya.

Filep menekankan pentingnya pemerintah melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan AMDAL perusahaan.

Dia mengingatkan masyarakat Suku Sebyar pada 13 Juli lalu dan masyarakat adat Mbaham Matta sudah mengirim surat resmi kepada Wapres supaya dicarikan solusi terkait keberadaan BP Tangguh yang tidak memberi dampak positif bagi kehidupan mereka.

“Bukan hanya Sebyar. Masyarakat adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak Wilayah Domberay juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan mengaudit Tanggung Jawab Sosial BP Tangguh selama 19 tahun pelaksanaan KKS I di Teluk Bintuni, sebelum melakukan revisi terhadap AMDAL untuk produksi Train III dari sumur Ubadari di wilayah adat mereka di Fakfak,” ujar Filep.

Artinya, dokumen AMDAL penting untuk dicermati kembali karena adanya AMDAL menjadi salah satu usaha untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna mencegah kerusakan lingkungan.