Pemuda Puncak Berdemonstrasi Meminta Jokowi untuk Merekrut CPNS

"Kami akan menunggu sampai tahun 2024, apabila tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah maka kami akan kembali melakukan aksi mogok seluruh aktvitas pemerintahan di Kabupaten Puncak,” tegas Lenius.

Terkait dengan demo tersebut, Bupati Willem Wandik menjelaskan penerimaan CPNS merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kami masih menunggu pengumuman dari pemerintah pusat. Jika persoalan K-2 sudah selesai, maka pasti pemerintah akan membuka tes CPNS lagi. Tentunya juga akan memperhitungkan berbagai aspek, terutama anggaran negara,” ungkapnya.

Menurut Bupati Willem Wandik, peluang penerimaan CPNS di Papua terutama di wilayah pemekaran sangat terbuka apalagi di era otonomi khusus (otsus) jilid II.

Sebagai bupati, dirinya sudah menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat, mengingat empat daerah pemekaran baru sangat membutuhkan banyak pegawai.

"Saya sudah sampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat agar penerimaan dibuka besar-besaran khusus untuk orang asli Papua. Mudah-mudahan pemerintah bisa menyambut baik, karena di sinil wujud dari implementasi otonomi khusus jilid 2," tambahnya.

Terkait persoalan data ASN di Kabupaten Puncak saat ini sudah tersistem secara nasional.

"Adik-adik jangan kwawatir. Semua ini sudah menggunakan aplikasi secara online. Jika kami mempertahankan PNS yang mau pensium, maka kami pasti melanggar aturan," tegas Willem Wandik.(mcr30/jpnn)