Tanggapi Klaim BP Tangguh, Senator Filep: Wapres Perlu Mendengar dari Masyarakat Terdampak

Lebih lanjut, Senator Jas Merah ini membantah klaim BP dengan mengangkat aspirasi dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mbaham Matta, juga pernyataan dari masyarakat adat Suku Sebyar.

“Pada 11 Juli 2023, MHA Mbaham Matta dengan tegas meminta perhatian Pemerintah Pusat untuk diadakannya Dana Abadi yang dikhususkan untuk pemberdayaan MHA,” ujar Filep.

Filep mengatakan mereka meminta dikembangkan komoditi unggulan Pala, meminta supaya ada evaluasi terhadap CSR BP Tangguh sekaligus meminta supaya AMDAL dikaji ulang.

“Ini keresahan masyarakat. Itu berarti masyarakat belum merasakan dampak CSR BP Tangguh. Otoritas Kultur Mbaham Matta bahkan sudah memberikan permohonan evaluasi terhadap Dampak Proyek LNG Tangguh. Apakah ini artinya distribusi Dana Bagi Hasil yang diklaim sama sekali tidak berdampak pada mereka?” tambah Filep.

Filep mengatakan Suku Sebyar bahkan secara tegas menyampaikan aspirasi tertulis kepada Wapres, bahwa sudah 15 tahun lamanya menunggu Dana Bagi Hasil Migas, namun tidak ada solusi.

Dia mengatakan mereka yang hidup dekat dengan LNG Tangguh masih mengalami kesulitan air bersih, listrik, rumah yang tidak layak huni, SDM yang menganggur, dan tentu saja kemiskinan ekstrem.

“Kondisi yang mereka alami ini apakah tidak dilihat oleh BP Tangguh yang sudah mengeksplorasi dan mengeksploitasi gas alam di tanah mereka? Maka saya katakan, klaim BP itu berbeda dengan fakta di lapangan,” tegas Filep menambahkan.

Mantan Ketua Pansus Papua DPD RI lantas ini mengkritik BP Tangguh yang tidak melihat kondisi riil ke lapangan.