Tanggapi Klaim BP Tangguh, Senator Filep: Wapres Perlu Mendengar dari Masyarakat Terdampak

“Kesaksian dari orang Sebyar, Weriagar, Taroy, juga kesaksian dari Ketua LMA 7 Suku Teluk Bintuni dan Kepala Pemerintahan Adat 7 Suku, membuktikan bahwa masyarakat sekitar dan terdampak oleh operasi BP Tangguh sama sekali tidak diperhatikan”, kata Filep lagi.

Filep pun menilai klaim BP soal jumlah tenaga kerja OAP yang disebut hingga 72 persen perlu diinvestigasi.

Menurut dia, klaim itu perlu dipastikan atau divalidasi terkait kebenarannya.

“Benarkah demikian? Di posisi manajerialkah mereka, atau di posisi unskilled labour? Lalu soal klaim pendidikan, dimana mereka semua yang sudah dapat beasiswa itu yang katanya sampai ribuan?” tanya Filep.

Fakta di lapangan, menurut Filep, pada tahun 2007, ada Keputusan Masyarakat Kampung Tanah Merah, Kampung Saengga, Dusun Onar Baru, Dusun Onar Lama dengan Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan SMP dan Asrama di Tanah Merah.

“Dalam keputusan tersebut, masyarakat di kampung dan dusun ini meminta Bupati agar mendesak BP Tangguh untuk bertanggung jawab atas biaya operasional dan pengelolaan SMP serta asrama selama Tangguh beroperasi di Bintuni,” katanya.

Namun, realitanya hingga kini, tidak ada realisasi yang jelas atas keputusan bersama ini.

“Temuan kami di lapangan menunjukkan kondisi sekolah yang tidak layak, misalnya lihat bangunan SD YPK Serito. Saya sangat berharap supaya tim Wapres tidak hanya mendengar klaim sepihak itu. Laporan advokasi kami sudah masuk dan bisa dijadikan pembanding untuk investigasi lebih lanjut,” tegas Filep.