Tanggapi Klaim BP Tangguh, Senator Filep: Wapres Perlu Mendengar dari Masyarakat Terdampak

“Sebagai penyalur aspirasi masyarakat, saya sangat kecewa mengapa BP Tangguh mengklaim tanpa melihat fakta sebenarnya? Ini kan sama saja dengan membohongi publik, asal bapak Wapres senang. Tranparansi mengenai CSR saja tidak terimplementasi. Apalagi kalau bicara tentang Subitu. Subitu Karya Busana mengalami kerugian, Subitu Trans Maritim kapal-kapalnya tidak berfungsi, tidak sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Filep juga menyoroti program di bidang ekonomi. Dia mengatakan program di bidang ekonomi diragukan keberlanjutannya yaitu Peternakan Sapi di SP5, Peternakan Ayam Petelur di SP5, Bengkel Sepeda di Babo, Bengkel mobil di SP4, Pabrik Sauce Tomat, Pabrik Kaleng ikan, Pertanian Padi di SP4.

“Hanya satu kali panen saja yang dirayakan secara besar-besaran bersama Pemda Bintuni, Koperasi Ikan di Arguni, Koperasi Mairy di Tanah Merah, dan Koperasi Saengga,” ujar Filep.

Berkaitan dengan itu, pada Juni 2022 diadakan survei pertanian, di lokasi SP4-Kabupaten Teluk Bintuni, dan ditemukan keluhan petani terkait program pertanian/sawah dari LNG Tangguh yaitu terkait jaminan akan adanya pangsa pasar yaitu LNG Tangguh sendiri.

Ternyata berasnya tidak diambil oleh LNG Tangguh dengan alasan kualitas tak memenuhi standar.

“Puluhan ton beras yang sudah digiling akhirnya rusak di gudang. Apakah semua itu dilaporkan ke Wapres? Saya kira tidak, karena BP Tangguh akan laporkan yang baik-baik saja,” kata Pace Jas Merah ini.

Atas kontradiksi antara klaim BP Tangguh dan temuannya di lapangan, wakil daerah Papua Barat ini meminta dengan hormat kepada Wapres sebagai Ketua BP3OKP agar memeriksa dan mengevaluasi kembali semua klaim BP tersebut untuk disesuaikan dengan AMDAL.

“Selanjutnya, saya meminta jika ada pelanggaran hukum terhadap AMDAL, juga jika ada indikasi ketidaksesuaian penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil migas termasuk CSR, maka saya meminta BPK melakukan audit atas uang negara yang hilang. Jika ada kerugian negara di sini, maka KPK silakan masuk,” tegas Filep.