Senator Filep Minta Kejaksaan dan BPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR BP Tangguh

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusut dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) BP Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Filep menilai peran stakeholder terkait dalam persoalan ini sangat diperlukan sejak unsur tanggung jawab sosial (TJS) perusahaan atau CSR dimasukkan ke dalam komponen biaya-biaya operasional migas yang bisa dipulihkan pemerintah, yakni cost recovery, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017.

Pasalnya, PP tersebut mengandung ketentuan dimana komponen CSR ini ditanggung pemerintah jika aktivitas hulu migas telah memasuki masa eksploitasi.

Oleh karena itu, menurut dia, komponen cost recovery tersebut tidak hanya menjadi domain eksekutif, melainkan juga masuk dalam wilayah penegakan hukum.

"Saya harus tegaskan sekali lagi bahwa sejak awal advokasi terhadap masyarakat adat terdampak BP Tangguh, saya tidak pernah setuju bahwa CSR itu dijadikan sebagai bagian dari cost recovery. Itu yang harus dipahami dulu, karena walaupun merupakan bagian dari investasi, pemerintah tetap harus membayar kembali kepada kontraktor, sehingga porsi penerimaan negara dari Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang dan menyebabkan penerimaan APBN berkurang. Dengan kata lain, ya tetap memakai uang negara, uang rakyat,” ujar Filep di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Selain itu, kata Filep, diperbolehkannya CSR sebagai salah satu jenis biaya kegiatan yang dapat dilakukan cost recovery itu jelas sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” tegas Filep.

Terkait BP Tangguh, Filep menyebut, sejak awal dirinya pun sudah mempertanyakan hasil atau dampak CSR dari cost recovery itu saat melakukan advokasi di tengah masyarakat. Hal itu lantaran Filep mendapati fakta di lapangan justru berbanding terbalik dengan klaim BP Tangguh.

Filep mengaku mendapati kondisi di lapangan seperti tidak ada transparansi terkait anggaran CSR