Kepada Menteri ATR/BPN, Senator Filep Sampaikan 7 Masalah Pertanahan dan Tata Ruang di Papua Barat

“Nah, beberapa contoh yang kita sampaikan seperti masalah pengembangan kawasan industri di Papua Barat, soal provinsi konservasi yang juga membutuhkan pengaturan dan sinkronisasi kebijakan agar realisasinya tepat dan saling mendukung. Sehingga jangan sampai perdasus yang mendapatkan apresiasi PBB terkait dengan lingkungan ini kemudian tidak bermanfaat karena adanya Kawasan Industri,” katanya.

Filep beharap kebijakan yang seirama ini juga mencakup wilayah pengembangan di masing-masing daerah sesuai branding yang dicanangkan.

"Misalnya pemerintah harus konsisten dan sinkron soal penataan ruang di Bintuni, Sorong dan pariwisata yang ada di Raja Ampat,” ujar Filep.(fri/jpnn)