Senator Filep Dorong 4 Akar Masalah Papua Hasil Riset LIPI Ditindaklanjuti

Sebagai timbal balik, sampai dengan tahun 2022, Papua dan Papua Barat telah memperoleh transfer Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp154,91 triliun dalam rangka melaksanakan Otsus di Tanah Papua.

Akan tetapi, sampai tahun 2022, Papua masih menjadi provinsi dengan IPM terendah, yakni hanya 61,39 pada 2022, diikuti Papua Barat dengan IPM 65,89.

Hal itu sejalan dengan data BPS yang menyebutkan hanya 80.427 orang jumlah mahasiswa sarjana dari Papua pada tahun 2019 dari jumlah penduduk sebanyak 3.322.526 orang.

Kemudian, Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya juga menjadi Wilayah Ke-23 dan 24 yang disisir permasalahan stunting serta kemiskinan ekstremnya oleh Kemenko PMK.

Sebelumnya dalam dialog, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy menyampaikan Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi di Papua Barat yaitu sebesar 51,5 persen.

Hal tersebut karena minimnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, seperti rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, serta masih ditemukan balita yang tidak mendapatkan makanan tambahan.

Oleh sebab itu, Senator Filep mengajak pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk membahas serta mencarikan solusi atas 4 akar permasalahan di Papua yang dirumuskan oleh peneliti LIPI sejak lama.

Keempat akar permasalahan itu yakni: