BP Tangguh Klaim Berkontribusi untuk Tanah Papua, Senator Filep: Perlu Cek Fakta

Kewajiban itu pun diperintahkan oleh UU Otsus Papua.

“Kalau seperti ini, maka  porsi penerimaan negara dari DBH berkurang, sehingga DBH untuk daerah ya bisa berkurang juga,” tegas Filep.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini meminta agar BP Tangguh memiliki program CSR yang mandiri dan tidak menggunakan DBH Migas.

Hal itu menurutnya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua Barat khususnya masyarakat Teluk Bintuni.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik Papua, khususnya masyarakat Bintuni, Filep mengatakan BP Tangguh sudah selayaknya punya program CSR mandiri, yang tidak ikut dalam program pemerintah daerah.

“Apalah artinya rehabilitasi hutan jika dananya diperoleh dari DBH Migas? Kan artinya memakai dana rakyat. Lalu, turunnya insiden malaria, apakah itu program BP Tangguh atau dipaskan saja dengan program pemerintah daerah?” tanya Filep.

Dalam kesempatan yang sama, Senator Filep juga mempertanyakan komitmen BP Tangguh terkait rekomendasi Tim Penasehat Independen pada Laporan Ketiga di Tahun 2020.

Salah satu rekomendasinya ialah  bahwa BP Tangguh harus tetap melanjutkan dukungan ekektifnya bagi Pendidikan Dasar di Teluk Bintuni melalui mitranya untuk menyediakan bantuan guru, materi, dan komputer bagi pelajar di kampung-kampung yang dicakup di dalam AMDAL.