BP Tangguh Klaim Berkontribusi untuk Tanah Papua, Senator Filep: Perlu Cek Fakta

“Maka, bisa dibayangkan nilai keuntungannya, apalagi kontraknya diperpanjang. Jadi, Rp 92 M itu. sangat kecil,” tegas Filep.

Akademisi yang akrab disapa Pace Jas Merah ini lantas mempertanyakan wujud CSR dari BP Tangguh.

Menurut Filep, CSR harus dianggarkan dari nilai keuntungan perusahaan dan bukan menggunakan Cost Recovery.

Filep merasa prihatin jika benar bahwa tidak ada anggaran yang khusus disediakan dari keuntungan BP Tangguh bagi program CSR di Papua, khususnya di Bintuni.

“Bagi saya, sudah sangat tidak adil jika BP Tangguh memakai cost recovery, karena anggaran untuk itu bersumber dari DBH Migas. Dengan kata lain, jangan sampai perusahaan ini cuma numpang di anggaran daerah,” katanya.

Filep menekankan publik harus paham bahwa dalam UU Otsus, tidak pernah disebutkan adanya persentase tertentu dana CSR diambil dari DBH Migas.

“Itu tidak ada sama sekali! Jadi, jika CSR Tangguh memakai DBH Migas, sama saja BP Tangguh memakai dana hak masyarakat Bintuni. Ini salah, dan sangat tidak dibenarkan,” tegas Filep.

Menurut Filep, DBH Migas merupakan kewajiban negara, yang tidak boleh disamakan dengan CSR.