Papua Awalnya Dikenal Nugini Belanda, Kini Mekar Jadi 6 Provinsi, Begini Sejarahnya

Dengan adanya pemekaran maka ada penunjukan penjabat gubernur baru di masing-masing provinsi baru sehingga masyarakat akan lebih terayomi.

Upaya percepatan pembangunan Papua sebetulnya sudah dilakukan jauh sebelum DOB Papua. Saat Presiden Megawati Soekarnoputri memimpin pada tahun 1999 hingga 2004, putri Soekarno itu menetapkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Kqhusus Papua sebagai fondasi utama pembangunan Papua yang memiliki keistimewaan dalam mengelola pemerintahan dalam bingkai NKRI.

Pada akhir tahun 2020, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Tujuan pokok diterbitkannya Inpres tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua, yang mencakup tujuh bidang prioritas, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMK, ketenagakerjaan, pencapaian SDGs, dan infrastruktur.

Upaya percepatan pembangunan Papua itu kemudian ditekankan kembali melalui penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang menjadi pedoman penting pembangunan nasional, serta turut menyiapkan struktur birokrasi termasuk aparatur sipil negara (ASN) asli Papua.

Pemerintah menghendaki sedikitnya 80 persen ASN di Papua merupakan orang asli Papua, agar peningkatan kesejahteraan masyarakat betul-betul terwujud.

Keinginan kuat Pemerintah, yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan dukungan kebijakan pembangunan yang adil bagi kepentingan masyarakat Papua, menjadi modal utama pembangunan kesejahteraan Tanah Papua.

Semua hal itu sudah tersaji pada era Kabinet Indonesia Maju.