Sekretaris Barapen Papua Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Lukas Enembe

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Sekretaris Barisan Rakyat Peduli Nusantara (Barapen) Papua Jhon Mokay meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat segera menuntaskan kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe sebelum Pemilu 2024.

Jhon khawatir kesibukan berbagai pihak menuju pergelaran Pemilu 2024 bisa mengganggu penyelesaian kasus korupsi orang nomor satu di Papua itu.

Selain itu, kasus korupsi Lukas Enembe dapat ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk sengaja menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua.

"Kalau terus diulur, takutnya tahun yang baru nanti lebih-lebih menjelang Pemilu 2024 bisa menimbulkan kegaduhan. Apalagi Papua ini kan rentan sekali dengan gangguan keamanan," ungkap Jhon, Jumat (9/12).

Jhon mendesak Lembaga antirasuah Indonesia untuk lebih intens lagi menginvestigasi keterlibatan oknum-oknum dalam kasus tersebut. Termasuk dugaan penyelewengan dana Otsus.

"Lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana Otsus membuat oknum-oknum di setiap tikungan leluasa mengutip uang jasa, atau mementingkan daerah tertentu dan menganak-tirikan daerah lainnya.

Oleh karena itu, John memintaPemerintah agar pada era Otsus Jilid II yang dimulai tahun ini hingga tahun 2041 nanti, mekanisme pengawasan dan transparansi penggunaannya harus dibenahi secara sungguh-sungguh.

"Perlu melibatkan komponen masyarakat selaku penerima manfaat untuk ikut mengawasinya. Mekanisme pelibatannya seperti apa, silakan DPRP dan MRP yang merumuskan. Yang penting ada rasa keadilan dan transparansi," ujar Jhon.

Jhon mengusulkan komponen yang perlu dilibatkan antara lain tokohtokoh adat, gereja, LSM antikorupsi, dan pemuda.

“Karena anak muda adalah motor penggerak pembangunan, mereka perlu dilibatkan untuk mengawal dan mengawasi dana Otsus bersama-sama dengan pemuka gereja, adat, dan aktivis antikorupsi supaya dana Otsus tepat sasaran,” ujar John.(mcr30/jpnn)