Wapres Ma'ruf Amin Berkeliling di Tanah Papua, Begini Catatannya

TKDD ke Papua dan Papua Barat, tergolong tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Papua dan Papua Barat menerima transfer Rp 14,7 juta per penduduk dan Rp 10,2 juta per penduduk.

Khusus pada 2022, alokasi Dana Otsus untuk Provinsi Papua adalah Rp 5,7 triliun dan Rp 2,7 triliun untuk Papua Barat, dan masih ditambah sebesar Rp 4,37 triliun.

Dalam RAPBN 2023, pemerintah kembali menaikkan anggaran dana tambahan untuk Papua sebesar Rp405 miliar (3,15 persen) dari "outlook" 2022.

Dengan berbagai keistimewaan tersebut, Wapres Ma'ruf Amin bertemu dengan para pj gubernur, bupati, kepala daerah atau perwakilannya, pangdam, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), anggota forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat hingga tokoh adat di tanah Papua untuk mencatat aspirasi mereka.

Aspirasi Provinsi Papua

Sekretaris Daerah Papua Ridwan Rumasukun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Jhony Banua Wouw, Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib, Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Bupati Memberamo John Tabo, dan pejabat terkait lain menyampaikan aspirasi kepada Wapres pada 29 November 2022.

Ketua DPRP Jhony Banua Rouw menyampaikan masalah mengenai dana trasnfer pusat yang berkurang, sehingga berdampak pada pendidikan, kesehatan hingga belanja pegawai.

Menurut Jhony, dengan pemekaran, dana transfer pusat ke Papua sebagai provinsi induk berkurang karena pada 2023 hanya mendapatkan Rp 2,3 triliun karena terbagi untuk Papua Selatan Rp 1,5 triliun, Papua Tengah Rp 1,8 triliun, untuk Papua Pengunungan Rp2 triliun, totalnya Rp 7,7 triliun.