Wapres Ma'ruf Amin Berkeliling di Tanah Papua, Begini Catatannya

Padahal, menurut Jhony, provinsi induk masih membiayai sejumlah komponen, seperti untuk beasiswa yang berdasarkan APBD 2022 ada anggaran Rp 420 miliar, namun pada 2023 hanya mendapat Rp 100 miliar, sehingga hanya bisa bertahan selama 2 hingga 3 bulan untuk membiayai mahasiswa asal Papua di dalam dan di luar negeri.

Selanjutnya masalah ongkos untuk "Jaminan Papua Sehat", yaitu bila ada warga dari luar Provinsi Papua dirujuk ke rumah sakit di provinsi Papua, maka provinsi induk yang membiayai pengobatannya.

"Kalau mereka datang, tapi kami tidak bisa melayani orang Papua, orang Papua akan merasa tidak ada manfaat dari pemekaran Papua," kata Jhony Banua.

Masalah lain adalah untuk belanja pegawai. Menurut Jhony, 100 persen masih dibiayai provinsi induk, yaitu pada APBD 2022 sebesar Rp 1,1 triliun untuk sekitar 11 ribu ASN, namun pada 2023 hanya bisa dianggarkan Rp700 miliar.

Permintaan lain adalah perpanjangan masa jabatan DPRP dan Majelis Rakyat Papua (MRP), penambahan jumlah kursi DPR RI menjadi 4 kursi bagi masing-masing provinsi di tanah Papua.

Atas keluhan dan permintaan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yang terus mendampingi Wapres ma'ruf dalam pertemuan dengan para tokoh Papua mengatakan memang masa jabatan MRP diperpanjang hingga Juni 2023.

Soal pembiayaan ASN, pemerintah pusat membuka kesempatan para sekretaris daerah (sekda) di DOB-DOB untuk melakukan mutasi pegawai dari provinsi Papua, sehingga belanja pegawai dibebankan ke masing-masing DOB.

Sementara soal ongkos rumah sakit rujukan, Wempi menyebut biaya itu juga akan ditanggung masing-masing provinsi asal pasien dan terkait beasiswa, Kemendagri akan menjembatani untuk memprofil ulang mahasiswa-mahasiswa dari setiap provinsi, sehingga pembayaran beasiswa diserahkan ke DOB masing-masing.