Wapres Ma'ruf Amin Berkeliling di Tanah Papua, Begini Catatannya

Keempat, Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, meliputi wilayah Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai berdasarkan UU 15 tahun 2022 dan dipimpin oleh Pj Gubernur  Ribka Haluk.

Kelima, Papua Pegunungan beribu kota Jayawijaya berdasarkan UU No 16 tahun 2022 dan dipimpin Pj Gubernur Nikolaus Kondomo. Wilayahnya meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Nduga.

Keenam, Papua Barat Daya yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 18 November 2022 sebagai pemekaran Papua Barat. Wilayahnya adalah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat.

Pemekaran tersebut telah diusulkan sejak lama, termasuk saat tokoh Papua bertemu dengan Presiden Joko Widodo dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta pada 10 September 2019.

Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo, saat itu mengusulkan pemekaran berdasarkan wilayah adat untuk menekan suhu keamanan di Papua karena masing-masing tokoh adat akan menjaga wilayah mereka.

Usulannya adalah dengan pembagian lima provinsi di Papua dan dua provinsi di Papua Barat, sesuai pembagian tujuh wilayah adat.

Ketujuh wilayah adat tersebut adalah Mamta (Mamberamo-Tami atau dikenal dengan wilayah Tabi), Saereri, Ha Anim, La Pago, Mee Pago yang berada di Provinsi Papua dan Bomberai, serta Domberai di Papua Barat.

Pertama, wilayah adat Mamta berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Memberamo Raya dan Kabupaten Keroom.