Filep Wamafma Sampaikan Catatan Penting Soal Pemekaran dan Masyarakat Adat Papua

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Anggoat DPD RI dari pemilihan Provinsi Papua Barat Filep Wamafma menyampaikan sejumlah catatan penting bagi pemerintah terkait agenda pemekaran yang sedang berjalan dan eksistensi masyarakat adat di tanah Papua.

Filep menekankan pemekaran wilayah di Papua harus berdampak positif terhadap kehidupan orang asli Papua (OAP).

Menurut Filep, pemerintah sudah seharusnya memiliki grand design pemekaran daerah baik provinsi dan kabupaten/kota secara terperinci yang berlandaskan pada karakteristik kehidupan, perkembangan, dan kemajuan masyarakat adat Papua.

“Orang Papua hari ini juga membutuhkan jaminan atas hak-hak dasar, hak ekonomi, hak sosial, hak politik dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan juga diatur secara fundamental dalam konstitusi dan piagam HAM,” kata Filep Wamafma dalam keterangan tertulis pada Rabu (13/7/2022).

“Menurut saya pemekaran oleh pemerintah pusat hari ini belum memiliki grand design yang jelas yang diharapkan benar-benar menyentuh persoalan-persoalan dasar di Papua,” ujar Filep.

Lebih lanjut, Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini menjelaskan pemekaran yang bertujuan mendekatkan pelayanan boleh jadi akan terwujud ketika pemerintahan daerah telah terbentuk.

Akan tetapi, pemekaran belum tentu mampu menyelesaikan sejumlah persoalan mendasar di Papua jika paradigma pemekaran tidak mengutamakan keberadaan dan kesejahteraan masyarakat adat Papua.

“Oleh sebab itu, pemerintah pusat diharapkan bersikap arif dan bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di Papua, khususnya berkaitan dengan dugaan-dugaan pelanggaran HAM masa lalu, hak-hak ekonomi, sosial, politik orang asli Papua yang tergabung dalam kelompok masyarakat adat,” kata Filep.