Masyarakat Nusantara Serukan Timika Jadi Ibu Kota Calon Provinsi Papua Tengah

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Masyarakat Nusantara Kabupaten Mimika Provinsi Papua menuntut pemerintah dan DPR RI khususnya Komisi II DPR agar ibu kota calon Provinsi Papua Tengah tetap di Timika.

Demikian salah satu tuntutan Masyarakat Nusantara Kabupaten Mimika saat menggelar aksi damai pada Selasa (28/6/2022) di Timika, Papua.

Penanggung jawab aksi damai Nusantara Kabupaten Mimika Agustinus Anggaibak mengingatkan pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI jangan menciptakan konflik di wilayah Adat Mepago khususnya Kabupaten Mimika dengan memindahkan calon ibu kota Provinsi Papua Tengah dari Timika.

Agus mengingatkan pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI tidak menggunakan alasan dalam bentuk apapun untuk memindahkan ibu kota Provinsi Papua Tengah di wilayah lain di Mepago selain Kabupaten Mimika.

“Kabupaten Nabire daerahnya muda terjadi gempa bumi maupun infrastruktur tidak memadai dan belum siap,” tegas Agus.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa calon Provinsi Papua Tengah sudah dibungkus rapi dengan tujuh nyawa korban pemekaran Provinsi Papua Tengah pada tahun 2003.

“Apabila pemerintah pusat dengan sengaja memindahkan ibu kota Provinsi Papua Tengah maka kami akan melaksanakan aksi kedua  dengan menutup akses bandar udara Mozes Kilangin dan akses PT Freeport Indonesia,” ujar Agus.

Agus menyampaikan kepada pemerintah pusat terutama Komisi II DPR RI bahwa sebagian besar masyarakat wilayah adat Mepago yaitu masyarakat Kabupaten Paniai, Deyai, Intan Jaya, Puncak Papua, dan Dugama bahkan Kabupaten Asmat berdomisili di Kabupaten Mimika sebagai ibu kota calon Provinsi Papua Tengah.