Soroti Porsi Belanja Pendidikan di Tanah Papua, Filep Singgung Hak OAP

“Jika melihat fakta bahwa permasalahan pendidikan di Papua dan Papua Barat begitu kompleks, maka wajar jika Pemerintah wajib memberikan dukungan guna mengurangi disparitas pendidikan kedua wilayah di Tanah Papua dengan wilayah lainnya,” katanya.

“Akan tetapi pada waktu yang bersamaan, porsi belanja urusan pendidikan justru dikurangi. Berkurangnya porsi belanja urusan pendidikan sudah sangat tentu akan berkorelasi dengan capaian hasil pendidikan yang menurun. Tentu ini yang tidak kita harapkan bersama,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Filep berharap adanya mekanisme kebijakan kepala daerah dan para pemangku kepentingan terkait agar dapat memajukan pendidikan di tanah Papua.Hal itu menurutnya juga perlu didukung dengan pengawasan penggunaan seluruh dana Otsus dalam aspek pendidikan di Papua.(fri/jpnn)