Soroti Porsi Belanja Pendidikan di Tanah Papua, Filep Singgung Hak OAP

papua.jpnn.com, JAYAPURA - Senator atau anggota DPD RI Filep Wamafma menyoroti penurunan anggaran pendidikan dalam rangka pelaksanaan Otsus Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Menurut Filep, DJPK Kementerian Keuangan menyebutkan belanja urusan pendidikan dalam rangka Otsus Papua di Papua diperkirakan turun sebesar 27,08 persen per tahunnya dan di Papua Barat diperkirakan turun 16,64 persen per tahun.

Terkait hal itu, Filep pun menyoroti data porsi belanja pendidikan di kedua provinsi tersebut yang selama ini justru masih didominasi pada belanja operasional dan administrasi pegawai.

Dia menyebut porsi anggaran di Papua dan Papua Barat didominasi belanja pegawai dengan persentase tertinggi selama 5 tahun terakhir yakni 2017 hingga 2021.

Itu data Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dimana di Papua belanja pegawai sebesar 41,83 persen dan Papua Barat 41,16 persen.

“Dari sini kita perlu pikirkan ulang seberapa besar dampak anggaran yang ada ini telah menyentuh hak pendidikan bagi masyarakat,” ujar Filep, Senin (17/10/2022).

Merujuk pada data Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa di Papua, rata-rata persentase belanja urusan pendidikan tertinggi yaitu belanja pegawai 41,83 persen, diikuti belanja barang dan jasa 15,72 persen, belanja modal sebesar 18,90 persen, dan belanja lainnya sebesar 23,55 persen.

Pola belanja yang sama juga dipraktikkan di Papua Barat, dimana rata-rata belanja pegawai 41,16 persen, diikuti belanja barang dan jasa 25,21 persen, belanja modal 17,93 persen dan belanja lainnya 15,70 persen.