Soroti Porsi Belanja Pendidikan di Tanah Papua, Filep Singgung Hak OAP

Sedangkan, rendahnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan menengah (SMA/sederajat), dan perguruan tinggi.

“Kita lihat data BPS 2022, terhitung 5 tahun terakhir yaitu 2017 sampai 2021, APK tingkat SD dan SMP di Papua dan Papua Barat masih merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia, bahkan masih dibawah rata-rata APS Nasional.

Selain APS, lanjut Filep, rendahnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan juga ditandai dengan masih tingginya angka putus sekolah di Papua dan Papua Barat. Tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat angka putus sekolah pendidikan dasar di Tanah Papua merupakan yang terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Begitu pula pada tingkat SMP baik di Papua maupun Papua Barat yang tidak melanjutkan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa, anak usia sekolah yang telah memiliki akses layanan pendidikan pun masih rentan untuk terlempar dari pendidikan formal,” ujarnya.

Dari berbagai diskusi yang telah dilakukan dan referensi kajian empiris terdahulu, sebenarnya telah teridentifikasi permasalahan pendidikan di Papua dan Papua Barat utamanya dikarenakan lemahnya tata kelola pendidikan yang ditandai dengan masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian rendahnya sistem pengendalian manajemen pendidikan, sistem informasi manajemen sekolah yang tidak bekerja dengan efektif, dan lemahnya efisiensi penggunaan SDM.

Tak hanya itu, Filep mengatakan permasalahan pendidikan di Papua dan Papua Barat juga dikarenakan tingginya angka mangkir guru dan masih rendahnya kualitas guru.

Hal itu utamanya dikarenakan guru kurang menguasai metode pembelajaran yang mampu diterima siswa dengan mudah yang mengakibatkan guru sulit mengajar, dan siswa sulit menerima pelajaran. Akhirnya guru memilih untuk tidak masuk kelas.