Bertemu Menko Polhukam, Senator Filep Sampaikan Sejumlah Persoalan Krusial

Filep menilai pengelolaan dana di daerah, khususnya dana Otsus ini kurang transparan ke publik, baik dalam bentuk dokumen anggarannya maupun dalam bentuk programnya.

“Jadi, rakyat sama sekali miskin informasi terhadap program pemerintah terkait dengan dana Otsus ini. Ini yang sering menimbulkan persepsi bahwa penyaluran dana Otsus itu sangat tertutup dan kurang berdampak signifikan bagi orang asli Papua,” ujar Filep.

Dalam kesempatan yang sama, Filep pun menekankan perlunya pemerintah menjamin Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dikelola secara tepat sasaran.

Wakil daerah dari Papua Barat ini menilai realisasi DBH Migas belum menyentuh sasaran terutama kepada masyarakat adat.

“Walaupun telah dilaksanakan transfer dana dari pusat ke daerah namun realisasi di daerah belum menyentuh, terutama kepada masyarakat adat. Ini yang jadi persoalan di tataran implementasi kebijakan,” katanya.

Filep juga berharap adanya perhatian pemerintah pusat terutama Mendikbud agar ada kesamaan kebijakan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu di daerah khususnya menggunakan alokasi pendidikan yang bersumber dari Otsus dan DBH Migas.

Dengan begitu, anggaran itu diharapkan akan mampu menjangkau kebutuhan pendidikan putra-putri Papua sekaligus menekan tingginya angka putus sekolah saat ini.

“Juga tentang pengelolaan kewenangan terkait SMK/SMA yang dikembalikan ke kabupaten/kota juga direspons positif oleh Menko polhukam,“ tambahnya.