Bertemu Menko Polhukam, Senator Filep Sampaikan Sejumlah Persoalan Krusial
“Kita tahu banyak pos pengamanan TNI di Manokwari, Sorong, Bintuni dan di semua tempat, tetapi kejadian nahas itu masih terjadi. Ini harus dievaluasi oleh semua pihak terkait,” ungkap Filep.
Lebih lanjut, Filep meminta adanya penegakan hukum yang tegas mengenai masalah penambangan emas ilegal di Papua Barat.
Dia mendesak pemerintah menuntaskan masalah illegal mining itu hingga ke akarnya.
Filep juga menyoroti pertambangan illegal di Papua Barat. Menurut dia, aktivitas pendulangan emas tanpa izin marak dan nyata terjadi di depan mata.
Namun, aparat penegak hukum di daerah justru belum atau tidak mengambil langkah tegas dengan dalih kekurangan personel dan fasilitas untuk menjangkau lokasi.
“Nah, persoalan ini mendesak harus segera disikapi, dituntaskan sampai ke akarnya, negara tidak boleh kalah dengan mafia, para pencuri itu!” tegas Filep.
Tak hanya itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini juga menyoroti perihal transparansi pengelolaan dana Otonomi Khusus di daerah.
Menurut Filep, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi hingga melakukan sosialisasi program-program yang bersumber dari dana Otsus kepada masyarakat.
Senator Filep menyampaikan sejumlah persoalan krusial kepada Menko Polhukam di antaranya implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News