Senator Filep Menyoal Kemiskinan di Papua dan Pemberantasan Korupsi

Jika indikator miskin BPS menggunakan juga data aset, misalnya aset tanah yang bisa menjadi uang atau penghasilan tertentu, maka bisa jadi Papua dan Papua Barat tidak dapat dikategorikan miskin.

“Jutaan tanah di Papua dan Papua Barat merupakan milik masyarakat adat yang sangat bernilai harganya,” kata Filep.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini menuturkan persoalan kemiskinan belakangan disoroti terjadi lantaran dugaan adanya praktik-praktik penyalahgunaan anggaran di daerah.

Persoalan ini menjadi makin sensitif saat Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK.

Filep memandang jika dikaitkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe, perdebatan dapat saja dimulai dari tanggung jawab politik dan tanggung jawab anggaran.

Menurut Filep, penanganan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran juga perlu diusut secara struktural terhadap pihak-pihak terkait lainnya berdasarkan pada kewenangannya.

“Gubernur merupakan penanggung jawab politik, sementara di bawahnya terdapat pejabat pengguna anggaran misalnya sekretaris daerah, bagian keuangan, para perangkat daerah,” kata dia.

Menurut Filep, rangkaian pengambilan kebijakan inilah yang sebenarnya menjadi fokus dari penegak hukum.