Komnas HAM Turun Tangan ke Papua, Senator Filep: Berani Transparan?

Menurut Filep, kasus ini melibatkan oknum TNI. Kasus ini memang sangat sensitif dan bisa saja membuka rangkaian kejahatan yang terencana terhadap OAP.

“Inilah kejahatan kemanusiaan yang sebenarnya, dimana Komnas HAM harus terlibat. Jika termasuk perkara koneksitas, maka peran sipil juga harus ikut dibuka dan di-clearkan, jangan sampai menjadi bola liar dan tuduhan dilemparkan ke mana-mana,” kata Filep.

Menurut Filep, sampai sekarang juga belum ada rilis resmi dari Komnas HAM dan perwakilannya di Papua.

Oleh sebab itu, Filep akan tetap mendorong transparansi  agar tidak ada kesan Komnas HAM pilih-pilih kasus atau lebih mementingkan kasus lain seperti kasus Ferdy Sambo.

Filep mengingatkan kunci keberhasilan dari penegakan hukum terhadap persoalan HAM yang melibatkan oknum aparat ialah adanya transparansi. Hal ini tentu juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

“Penegakan hukum harus adil dan transparan, termasuk di dalamnya perlu adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait secara terus-menerus dan tanpa mempertimbangkan jabatan atau faktor lain. Hukum harus berpihak pada kebenaran dan memberikan keadilan kepada pihak yang benar, tanpa pandang bulu,” kata Filep.(fri/jpnn)